Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?
Profil

Tupoksi



Uraian Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

 

(1)   Kepala Dinas mempunyai tugas :

a.     menetapkan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c.     membina bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d.     mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e.     merumuskan kebijakan teknis Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan kewenangan yang adasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f.      menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensiyang meliputiBidang Pembinaan dan Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga Kerjadan Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja;

g.     memberikan pelayanan, perpanjangan perizinan dan non perizinan di Bidang Tenaga Kerjasesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat;

h.    melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

i.      mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

j.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

k.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2)   Sekretariat mempunyai tugas :

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensiserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas;

f.            melaksanakan pendataan Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tersedianya data yang akurat;

g.     melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang kridible;

h.    melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;

i.            melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif;

j.            mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k.     membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

l.            melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi.

 

Sekretariat terdiri dari :

1.   Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

 

1.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganberdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   menyusun rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan anggaran yang akuntabel;

f.    melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

g.   menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;

h.  menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman, petunjuk teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i.    menyusun rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, LKPJ, LPPD, SPM dan SOP Dinas melalui koordinasi dan komunikasi dengan Bidang-bidang dan Sekretariat sehingga perencanaan sesuai renstra dan laporan tepat waktu;

j.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

2.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :

a.   merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaianberdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f.    melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.   melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.  menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.    menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;

j.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

(3)   Bidang Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas :

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     mengoordinasikanpenyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja;

f.            merencanakan pembinaan kepada lembaga pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas;

g.     memverifikasi lembaga pelatihan kerja dalam rangka penerbitan izin dan memberikan informasi regulasi pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

h.    mengoordinasikan penyelenggaraanpeningkatan kompetensi sumber daya manusia di lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan daya saing;

i.            memberikan pelayanandan perpanjangan perizinanlembaga pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat;

j.            memantau tingkat produktivitas dan pengukuran produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan tetap berjalan optimal;

k.     melaksanakanbimbingan teknis terhadap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar produktivitas meningkat;

l.            mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

m.   membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembinaan dan Pelatihan; dan

n.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Bidang Pembinaan dan Pelatihan dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.

 

Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :

1.   Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;

2.   Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan

3.   Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.

 

1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   mengoordinasikanpenyelenggaraan pelatihan, pembinaandanprogram kepada lembaga pelatihan dalam rangka sertifikasi kompetensi sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat bersaing di dunia kerja;

f.    mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lembaga-lembaga pelatihan lebih profesional;

g.   mengoordinasikanpembinaan peningkatan kompetensi instruktur lembaga pelatihan swasta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi standarisasi instruktur;

h.  melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditas lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

2.  Seksi Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pemagangan berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Kelembagaan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   memberikan pelayanandan perpanjangan perizinanlembaga pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat;

f.    melaksanaan pendataan dan monitoring kepada lembaga pelatihan kerja swastasesuai dengan ketentuan agar memperoleh data yang akurat;

g.   memberikan rekomendasi pemagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengurusan administrasi;

h.  mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan dan Kelembagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

j.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

3.  Seksi Produktivitas Tenaga Kerjamempunyai tugas :

a.   merencanakan kegiatan Seksi Produktivitas Tenaga Kerjaberdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produktivitas Tenaga Kerjasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produktivitas Tenaga Kerjasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   memantaudan membinatingkat produktivitas dan pengukuran produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan tetap berjalan optimal;

f.    melaksanakan penyebarluasan informasi dan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecilsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar perusahaan tetap optimal;

g.   mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produktivitas Tenaga Kerjadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

h.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produktivitas Tenaga Kerjasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

i.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan.

 

(4)   Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a.   menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.   memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.   menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.   menyebarluasan informasi pasar kerjakepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja;

f.    melaksanakanpenyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja kepada pencari kerja;

g.   melaksanakanpengembagan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan perluasan kesempatan kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi tingkat pengangguran;

h.  melaksanakanpembinaan program bursa kerja khusus di satuan pendidikan umum/ kejuruan, perguruan tinggidan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja;

i.    memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja serta penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja;

j.    memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k.   menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;

l.    melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

m.  memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)sesuai dengan prosedur untuk menjamin legalitas;

n.  memberikanrekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)sesuai dengan prosedur agar tertib administrasi;

o.   menerbitkanperpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di wilayah Kota Denpasar sesuai dengan prosedur agar memenuhi legalitas;

p.   melaksanakanpengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mendapatkan informasi yang akurat;

q.   mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

r.   membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkalasebagai akuntabilitas BidangPenempatan Tenaga Kerja;dan

s.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.

 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1.   Seksi Pelayanan Antar Kerja;

2.   Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan; dan

3.   Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja.

 

1. Seksi Pelayanan Antar Kerja mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Antar Kerja berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Antar Kerja;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Antar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Antar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja;

f.    melaksanakanpenyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja kepada pencari kerja;

g.   memfasilitasipencari kerja dan pemberikerja sesuai dengan prosedur agar mengurangi pengangguran tenaga kerja;

h.  memfasilitasi,pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacatsesuai dengan ketentuan yang berlaku agar meningkatkan kesejahteraan;

i.    mengoordinasikansistem informasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)dan pemantauanpenyetoran dana perlindungan TKI di daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

j.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Antar Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Antar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

2.  Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   mensosialisasikanpetunjuk pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (TKA), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)sesuai dengan prosedur agar mentaati peraturan;

f.    menerbitkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan legalitas;

g.   melaksanakan pendataan, penyuluhan, pembinaandan monitoring kepada pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

h.  memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.    menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;

j.    melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

k.   memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)sesuai dengan prosedur untuk menjamin legalitas;

l.    memberikanrekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)sesuai dengan prosedur agar tertib administrasi;

m.  mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

n.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

o.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

3.  Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   melaksanakanpengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mendapatkan informasi yang akurat;

f.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

g.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

h.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

 

(5)   Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas :

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sertapetunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Hubungan Industrial sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Hubungan Industrial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahandokumenperjanjian kerja,peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

f.            mengoordinasikan tahapan proses pembahasanpengupahan dan jaminan sosial tenaga kerjasesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja;

g.     mengembangankansistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

h.    menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoralsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi perlindungan upah pekerja;

i.            membentukdan memberdayakanDewan Pengupahan dalam menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

j.            mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dinidan pencegahanterhadap potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaansesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perselisihan diminimalkan;

k.     melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Bipartit di perusahaansesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin komunikasi di perusahaan;

l.            mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihanhubungan industrialdi perusahaansesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;

m.   melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas;

n.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

o.     membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Hubungan Industrial; dan

p.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.

 

Bidang Hubungan Industrial terdiri dari

1.   Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;

2.   Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan

3.   Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.

 

1.  Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaanberdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahandokumenperjanjian kerja,peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

f.    membentukdan memberdayakanLembaga Kerjasama Tripartitdan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin komunikasi yang efektif;

g.   memverifikasi dan mendaftarkan serikat pekerja/buruhsesuai dengan ketentuan yang berlakuuntuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja;

h.  melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas;

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

2.  Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   mengoordinasikan tahapan proses pembahasanpengupahan dan jaminan sosial tenaga kerjasesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja;

f.    mengembangankansistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerjasesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

g.   menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoralsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi perlindungan upah pekerja;

h.  membentukdan memberdayakanDewan Pengupahan dalam menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

3.  Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas :

a.   merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan;

c.   membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.   mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dinidan pencegahanterhadap potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaansesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perselisihan diminimalkan;

f.    mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihanhubungan industrialdi perusahaansesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;

g.   mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

h.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

i.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial.

 

(6)   Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi urusan ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 


Video
No Video.
Facebook
Twitter